JAKARTA – Semakin terbukanya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di era kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo terhadap pengaduan masyarakat, menuai apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Provinsi ini terpilih menjadi Top 10 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Piala Anggakara Birawa diserahkan Menteri PAN-RB RI Syafruddin kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Dadang Somantri saat penutupan Pameran Internasional Public Service di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (8/11).

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Diah Natalisa mengatakan, Anggakara Birawa berarti pahlawan yang berani melapor. Piala Anggakara Birawa menggambarkan para pelapor dan pengelola pengaduan merupakan pahlawan bagi pelayanan publik.

Ditambahkan, ada 21 indikator penilaian penghargaan tersebut. Salah satunya, komitmen pimpinan yang dinilai sangat penting. “Dan Jawa Tengah memiliki pimpinan yang berkomitmen membuka luas komunikasi dengan masyarakat, termasuk membuka layanan pengaduan,” ujarnya.

Diah berharap, laporan yang masuk jangan dijadikan sesuatu yang tabu. Lebih dari itu justru dapat sebagai masukan atau feedback bagi jajaran pemerintahan maupun lembaga publik, untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

“Dengan masuknya aspirasi masyarakat maka akan menjadi ruang bagi kami untuk dapat mengetahui mana yang kita kurang, dan yang lebih penting lagi bagaimana tindak lanjut supaya pelayanan bisa lebih baik,” bebernya.

Menteri PAN RB Syafruddin mengapresiasi para peraih penghargaan Top 10 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras bersama. Dia berpesan agar penghargaan tak membuat peraihnya berpuas diri. Perjuangan untuk perbaikan harus tetap dilanjutkan.

“Kolaborasi aparatur negara dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang enterpreneur, birokrat yang cepat dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menerus berinovasi untuk melayani, tanpa menggerus kearifan lokal, budaya dan integritas bangsa, serta kepercayaan masyarakat sebagai pengguna utama layanan itu,” tegas Syafruddin.

Ditambahkan, pelayanan publik merupakan siklus yang dinamis, selalu berubah mengikuti tumbuhnya peradaban dan tren kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik juga tidak akan tertutup oleh batas-batas negara. Untuk itu dia meminta kepada seluruh lembaga publik agar tidak berhenti berinovasi. Sebab inobasi menjadi kunci untuk mendorong keterbukaan dan pengetahuan baru, membuka platform kultur dan egosektoral instansi menuju dynamic government.

“Mari kita berkaca sejauh mana kekayanan publik kita dapat bersaing bahkan disejajarkan dengan praktik pelayanan terbaik di berbagai belahan dunia. Dengan demikian kita tahu segala kekurangan dan cara untuk mendapati kesempurnaan. Sudah saatnya Indonesia berangkat untuk melayani, dan kini waktunya generasi yang berpacu untuk negeri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Jateng Dadang Somantri menyampaikan terima kasih kepada gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah dan seluruh jajaran SKPD Provinsi Jawa Tengah, yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Khususnya dalam layanan pengaduan masyarakat. “Saya hanya mewakili bapak gubernur menerima penghargaan ini,” ujar Dadang.

Menurutnya, sekarang ini layanan pengaduan yang masuk melalui Pemprov Jateng sudah dijawab dan direspons dalam waktu tak lebih dari dua jam. Hal itu dinilai baik sehingga membawa provinsi ini menduduki 10 terbaik dalam pelayanan pengaduan. Penghargaan yang dicapai tersebut menjadi tantangan agar Jawa Tengah lebih baik dalam melayani masyarakat, lebih cepat merespons pertanyaan atau keperluan warga.(bay)

Era keterbukaan dan transparansi informasi membuat kita harus segera membenahi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan informasi. Oleh sebab itu, PPID yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari pihak internal maupun eksternal harus bekerja lebih optimal. Tidak hanya mengandalkan petugas PPID Pembantu saja, akan tetapi hendaknya dapat duduk bersama dengan para    pejabat dilingkup Bappeda Prov. Jateng dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik.

Untuk menjawab tantangan dan perkembangan tersebut diatas, diperlukan transparansi yang saat ini sudah menjadi kebutuhan publik. Dengan adanya  transparansi,   secara   bertahap  akan menguatkan Integritas dan Profesionalisme.

Tantangan keterbukaan informasi publik saat ini terkait dengan informasi yang dikecualikan dan kesiapan kita memuat informasi publik yang sudah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik yang bisa di akses di  website Bappeda Prov. Jateng yang terus dilakukan dan diupdate setiap tahun sesuai perkembangan terkini.

Terkait dengan uji konsekuensi informasi dikecualikan harus jelas pertimbangan – pertimbangan    mengecualikan  informasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut  meliputi antara lain dasar hukum, akibat yang timbul jika membuka/memberikan informasi sesuai yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 maupun Perki . Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. dilaksanakan pada tanggal 8 (delapan) Mei 2018 di ruang rapat Lt II dihadiri oleh struktural dan staf anggota PPID Pembantu Bappeda Prov. Jateng.

Adhar Hakim, SH.,MH. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB hadir sebagai narasumber dalam acara Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. Dalam kesempatan tersebut Adhar Hakim menyampaikan materi tentang Isu Kontemporer Seputar Pelayanan Publik.

Acara yang diselenggarakan di Mataram pada tanggal 25 September 2018 tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada baik di Kota maupun Kabupaten se Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Berbagai elemen dalam kehidupan pelayanan publik di Indonesia sedang mengalami apa yang disebut fenomena disruption yaitu fenomena berubahnya suatu hal karena pada awalnya atau selama ini berjalan secara ajeg dan normal, namun kemudian berubah menjadi bentuk yang amat berbeda,” terang Adhar. Adhar memberi contoh penggunaan teknologi informasi yang berbasis online dalam pelayanan publik seperti registrasi online, sarana pengaduan online dan monitoring pemberian layanan secara online hingga pengawasan yang melekat melalui CCTV bagi aparatur sipil negara saat berkerja.

Di sisi lain tidak jarang perubahan tersebut dianggap mengganggu beberapa kepentingan yang terbiasa dengan zona nyaman. Misalnya dalam sektor perizinan ada oknum yang memanfaatkan permohonan secara langsung dengan meminta imbalan uang maupun barang yang disebut dengan perilaku korup. Menghindari praktek pungli salah satunya dapat dilakukan melalui pelayanan secara online.

Dengan perubahan tersebut tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang cukup. Oleh karena itu perbaikan standar pelayanan publik ke depannya dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga diri dari perilaku korup dan membantu peningkatan target APBD.

Adhar Hakim mencontohkan DPMPTSP Kota Mataram yang telah melakukan perubahan dengan pelayaban berbasis online saat ini. Awalnya banyak yang mengadukan pelayanannya, baik dari banyaknya calo maupun ketidakjelasan biaya tarif yang ada. Bertahap telah dilakukan berbagai perbaikan dengan membangun koordinasi dan memberikan saran perbaikan untuk memenuhi standar pelayanan. Setelah perbaikan standar pelayanan publik dilakukan dengan memberi kejelasan dalam permohonan izin seperti persyaratan dan biaya tarif, kini pemohon berbondong-bondong mengurus perizinan dan target capaian PAD dari sektor perizinan dapat terpenuhi.

Menjawab pertanyaan tentang kesejahteraan penyelenggara pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil baik di Kota, Kabupaten dan Provinsi yang kerja lembur tanpa memperoleh honor karena alasan tidak ada anggaran, Adhar Hakim menjawab dengan memotivasi bahwa perubahan kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari kinerja penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu perlu ada inovasi dan tetap semangat dalam pekerjaan yang terhormat menjadi birokrat yang melayani masyarakat.

Ikhwan Imansyah
Asisten

Sumber : ombudsman.go.id

Adhar Hakim saat menyampaikan materi dalam Bimtek Capil (Foto by: Iwan)